Bandung, persis.or.id - Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS) menggelar Rapat Pimpinan Harian di Kantor PP PERSIS, Badung, pada Selasa, 17 Desember 2025 dengan agenda penanggulangan bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Umum PP PERSIS, Ustaz Dr. KH. Jeje Zaenudin, dan dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus harian.
Dalam rapat tersebut, PP PERSIS secara khusus membahas perkembangan penanganan bencana di sejumlah wilayah terdampak.
Hasilnya terdapat sejumlah rekomendasi strategis sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab organisasi terhadap para penyintas bencana.
Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi PP PERSIS, Ustaz Dr. Ihsan Setiadi Latief, menegaskan bahwa PP PERSIS menyeru kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya warga Jam’iyah Persatuan Islam, untuk terus menggalang dan menyalurkan bantuan dalam berbagai bentuk yang dibutuhkan oleh korban bencana.
“Penghimpunan dan penyaluran bantuan dilakukan melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) PERSIS dan disalurkan oleh Siaga Bencana (SIGAB) PERSIS dalam program PERSIS Peduli,” ujar Ustaz Ihsan kepada persis.or.id, Kamis (18/12).
Selain itu, PP PERSIS juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta seluruh lembaga kemanusiaan dan relawan yang telah bekerja keras dalam proses penyelamatan dan upaya meringankan beban penderitaan penyintas di tiga provinsi terdampak.
PP PERSIS mendorong pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat untuk mengerahkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki guna mempercepat penanganan bencana serta pemulihan kehidupan sosial masyarakat.
Langkah ini dinilai penting oleh PP PERSIS untuk mencegah dampak lanjutan yang dapat memperburuk kondisi pasca-bencana.
Lebih lanjut, PP PERSIS juga meminta pemerintah pusat untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan dan penanganan dampak pasca-bencana.
“PP PERSIS meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta Kementerian Sosial diharapkan dapat berkantor langsung di wilayah terdampak, sebagai bentuk keseriusan dalam memastikan penanganan bencana berjalan cepat, tepat sasaran, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” pungkasnya.
[]
BACA JUGA:HIPPI Salurkan Bantuan Rp206 Juta Lewat LAZ PERSIS untuk Korban Bencana di Wilayah Sumatera
