PP PERSIS mendorong, pemerintah menghadirkan sistem layanan haji yang lebih adaptif dan transparan.

Selama delapan hari berada di Hotel Fairmount Zamzam, Makkah, para jemaah disebut memanfaatkan waktu secara maksimal untuk memperbanyak ibadah.

Pemerintah sebagai ulil amri memiliki kewenangan dalam menetapkan keputusan publik demi kemaslahatan masyarakat.

Keberangkatan Kloter KJT 38 menjadi penutup rangkaian pemberangkatan jamaah haji KBIHU PERSIS tahun 2026 yang sebelumnya telah memberangkatkan jamaah dari berbagai kelompok terbang menuju Tanah Suci.

Kloter KJT 35 menjadi kloter terakhir jamaah haji KBIHU PP PERSIS pada musim haji 1447H/2026M.

Kesiapan fisik dan mental menjadi hal penting menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji yang membutuhkan stamina serta kekhusyukan ibadah.

PP PERSIS menyoroti lemahnya penanganan pemerintah dalam memberantas jaringan judi online yang dinilai masih mudah diakses masyarakat, termasuk anak-anak.

Layanan fast track hasil kerja sama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi ini terbukti memangkas waktu tunggu secara signifikan.

Penugasan Musyrif Diny menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat layanan pembimbingan ibadah bagi jemaah haji Indonesia agar pelaksanaan manasik berjalan sesuai tuntunan syariat, tertib, dan memberi ketenangan bagi para jemaah di Tanah Suci.

Meski hanya berjumlah lima orang, para jamaah tetap berangkat dengan semangat dan tekad kuat untuk menunaikan ibadah haji sesuai tuntunan Al-Qur’an dan As-Sunnah.