Meja Makan di Lantai 4 Gedung RAI
Lembah Mina bernafas dengan udara yang sarat harap dan doa, siang hari yang panas itu. Tenda putih terbentang seperti hamparan bulan di bumi, tetapi masih senyap. Sebentar lagi, tenda putih permanen antiapi itu akan ramai oleh jamaah calon haji dari penjuru dunia. Mereka bergerak pelan dalam irama ibadah yang suci. Tanggal 8 Zulhijah, hari tarwiah itu, memang tinggal menghitung hari.
Di lantai 4, gedung Rabithah Al-‘Alam Al-Islami (RAI), Lembah Mina, suasana siang itu bercorak lain. Ada percakapan hangat, penuh hormat, dan senyum. Belasan calon haji asal Indonesia, undangan Kerajaan Saudi Arabia (2019), memang menginap di sini. Termasuk, Wakil Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, Lc., M.A. (HNW) yang kelak dijadwalkan bertemu dengan Raja Salman, raja ketujuh Kerajaan Saudi Arabia dan penjaga dua kota suci (Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah).
Di meja makan yang lengkap dan tertata rapi, HNW duduk bersama para calon haji dari Indonesia. Meja bulat dipenuhi aroma masakan Arab : nasi kebuli yang harum, daging kambing yang lembut, kurma yang segar, dan buah-buahan yang harum. Ada pula minuman dingin yang menyegarkan. Sendok beradu pelan dengan piring. Gelas putih disentuh tangan-tangan lelah yang baru saja berkeliling di Lembah Mina. Tenggorokan yang lelah oleh panas gurun pun mendadak hilang.
Kementerian Haji dan Umrah
Jauh lebih berharga dari sekadar makan, atau minum, ruang yang disulap jadi tempat percakapan tentang apa saja, tentang politik, tentang masa depan Islam, juga tentang kemungkinan terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah.
“Memang, Indonesia sudah saatnya memiliki Kementerian Haji dan Umrah sendiri. Jamaah haji dan umrah terbanyak di dunia datang dari Indonesia. Sudah banyak yang mengusulkan terbentuknya kementerian Haji dan Umrah itu. Kami ikut memperjuangkannya”. kata HNW, politisi dari PKS ini (anggota DPR RI sejak tahun 2009 sampai sekarang). Jawaban HNW, wakil ketua MPR RI sejak 2014 itu menggema lembut, seolah mengikuti alunan doa yang naik dari jutaan bibir di Lembah Mina.
Jamaah calon haji asal Indonesia yang duduk di sekelilingnya seperti berbinar, merasakan getar harapan yang sama. Orang yang akan ikut memperjuangkannya seorang politisi yang juga mewakili umat Islam. Percakapan itu tak kaku. Sesekali kami tertawa, menyisipkan cerita ringan tentang berbagai pengalaman di Lembah Mina.
Namun, setiap tawa kembali bermuara pada percakapan serius : bagaimana Indonesia bisa melayani umat lebih baik, lebih terhormat, terutama dalam perjalanan ibadah haji dan umrah.
Siang hari merayap perlahan. Langit di Lembah Mina terang tak berawan. Di meja makan bundar itu,ada semangat, memantul di wajah-wajah yang berseri-seri. Percakapan sederhana, selepas nasi kebuli, menjelma jadi titik kecil dari sejarah besar.
Diskusi lahirnya Kementerian Haji dan Umrah terasa jadi menu utama percakapan santai di meja makan ber-nasi kebuli itu. Tak ada pidato resmi, tak ada mikrofon yang berteriak. Hanya gelora percakapan, hati yang tulus, dan keyakinan bahwa ibadah ini terlalu agung untuk dikelola dengan setengah hati.
Ketika mereka bangkit meninggalkan meja makan, aroma kebuli masih tertinggal, bercampur dengan aroma doa dan harapan. Di lantai 4 gedung Rabithah Al-‘Alam Al-Islami siang hari itu, lahir sebuah harapan. Indonesia harus menata jalannya sendiri dalam mengantarkan tamu-tamu Allah menuju Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah.
Menteri Haji dan Umrah
Kini, Indonesia punya Kementerian Haji dan Umrah. Lahir di gedung wakil rakyat DPR RI, tanpa perdebatan panjang dan melelahkan. Tak seperti pembahasan undang-undang politik atau APBN - yang sering penuh perdebatan.
Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, Senin (08/09/25).
Menteri dan wakil menteri itu dilantik bersama-sama dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, dan Menteri Koperasi, Ferry Joko Yulianto.
Ketua Umum PP PERSIS, Dr. K.H. Jeje Zainudin, M.Ag., menyambut baik kehadiran Kementerian Haji dan Umrah. “Kelak, untuk mengurus urusan haji dan umrah”, kata Dr. Jeje, “Dua kementerian yang setara (Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia) bisa berkomunikasi langsung, sesuai dengan tugas masing-masing, terutama untuk peningkatan pelayanan ibadah haji dan umrah”. PP PERSIS sendiri punya PT Karya Imtaq yang bergerak dalam pelayanan ibadah haji dan umrah.
Bank Haji dan Kampung Haji
Untuk mendukung Kementerian Haji dan Umrah, boleh jadi, kelak menyusul berdirinya Bank Haji (kampanye Prabowo Subianto, tahun 2014) dan pembangunan Kampung Haji (kampanye Anies Baswedan, 2024).
Semua jadi satu paket yang tali-temali, hanya bisa dibedakan, tetapi tak bisa dipisahkan dalam satu kesatuan urusan haji dan umrah. Boleh jadi, pembentukan dan pembangunan ketiganya berbiaya rendah jika dibandingkan dengan biaya pembangunan IKN. []
BACA JUGA:PP PERSIS Dukung Kementerian Haji dan Umrah untuk Profesionalisme dan Transparansi Pelayanan
