Oleh: Sholahudin Hasan (Ketua Umum PP HIMA PERSIS)
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India, yang berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan krisis kemanusiaan di Timur Tengah, menjadi momentum penting bagi negara-negara Global South untuk memperkuat agenda perdamaian, keadilan, dan reformasi tata dunia.
Pimpinan Pusat (PP) HIMA Persatuan Islam (PERSIS) memandang bahwa keberadaan Indonesia sebagai anggota penuh BRICS harus dimanfaatkan bukan semata untuk memperluas kerja sama ekonomi, investasi, dan perdagangan, tetapi juga untuk memperkuat diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan persoalan-persoalan kemanusiaan, khususnya Palestina.
Deklarasi New Delhi yang mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dan diplomasi serta menekankan perlindungan terhadap masyarakat sipil menunjukkan bahwa BRICS memiliki ruang untuk memainkan peran lebih besar dalam merespons krisis global.
PP HIMA PERSIS, menilai bahwa posisi Indonesia di BRICS harus diterjemahkan menjadi kekuatan diplomatik yang nyata.
Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang membawa Indonesia semakin aktif dalam BRICS. Namun, keanggotaan Indonesia tidak boleh berhenti pada prestise diplomatik.
Indonesia harus menggunakan posisi strategisnya untuk memperjuangkan kepentingan Global South, termasuk memastikan Palestina mendapatkan keadilan dan hak-haknya sebagai bangsa.
Persoalan Palestina merupakan salah satu ujian paling nyata bagi kredibilitas tatanan internasional.
Ketika hukum internasional dan prinsip perlindungan terhadap masyarakat sipil terus diuji oleh konflik di Timur Tengah, negara-negara Global South tidak cukup hanya menyampaikan keprihatinan.
Palestina bukan sekadar persoalan geopolitik. Palestina adalah persoalan kemanusiaan, keadilan, dan kredibilitas hukum internasional.
Jika BRICS ingin tampil sebagai kekuatan Global South, maka keberpihakan terhadap perdamaian dan kemanusiaan harus diwujudkan dalam langkah konkret, bukan berhenti dalam bahasa deklarasi.
PP HIMA PERSIS menilai terdapat setidaknya lima langkah strategis yang perlu didorong Indonesia melalui BRICS.
Pertama, memperkuat posisi BRICS dalam menolak pemindahan paksa rakyat Palestina.
Indonesia perlu mendorong agar sikap BRICS mengenai perlindungan rakyat Palestina dan penolakan terhadap pemindahan paksa diterjemahkan menjadi agenda diplomatik yang lebih konkret.
Kedua, memperkuat diplomasi internasional untuk penghentian kekerasan dan perlindungan masyarakat sipil.
BRICS harus menggunakan pengaruh politik negara-negara anggotanya untuk mendorong penyelesaian konflik melalui diplomasi, penghormatan terhadap hukum internasional, serta perlindungan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil.
Ketiga, membangun mekanisme bantuan dan rekonstruksi Palestina.
Menurut PP HIMA PERSIS, Indonesia dapat mendorong BRICS membangun kerja sama konkret dalam bidang kesehatan, pangan, pendidikan, energi, infrastruktur, dan rekonstruksi wilayah Palestina.
Dengan demikian, BRICS tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi negara anggotanya, tetapi juga menunjukkan solidaritas nyata terhadap masyarakat yang terdampak konflik.
Keempat, menjadikan Palestina sebagai bagian dari agenda reformasi tata kelola global.
PP HIMA PERSIS berpandangan bahwa tragedi Palestina menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola internasional. Reformasi institusi global harus diarahkan untuk memastikan bahwa hukum internasional berlaku secara adil dan konsisten bagi semua negara.
Kita tidak ingin melihat lahirnya multipolaritas yang hanya mengganti satu pusat kekuatan dengan pusat kekuatan lainnya. Yang kita butuhkan adalah multipolaritas yang menghadirkan keseimbangan, keadilan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan.
Kelima, memastikan politik luar negeri bebas aktif Indonesia tetap menjadi prinsip utama.*
PP HIMA PERSIS menilai keanggotaan Indonesia dalam BRICS tidak boleh dimaknai sebagai pergeseran Indonesia menuju salah satu blok kekuatan dunia.
Sebaliknya, BRICS harus menjadi salah satu ruang bagi Indonesia untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif secara lebih substantif.
Bebas aktif bukan berarti Indonesia harus memilih antara Barat dan Timur. Bebas aktif berarti Indonesia bebas menentukan kepentingan nasionalnya dan aktif memperjuangkan perdamaian, keadilan, serta kepentingan negara-negara berkembang.
PP HIMA PERSIS juga menilai pernyataan Presiden Prabowo mengenai pentingnya memperkuat kapasitas kolektif Global South dan reformasi institusi internasional merupakan peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran lebih strategis dalam BRICS.
Karena itu, PP HIMA PERSIS mendorong Pemerintah Indonesia agar tidak hanya menjadi peserta aktif dalam forum BRICS, tetapi menjadi salah satu penggerak agenda Global South yang berorientasi pada perdamaian, kemanusiaan, keadilan, dan pembangunan yang inklusif.
Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan kemerdekaan dan menolak segala bentuk kolonialisme.
Karena itu, ketika Indonesia kini berada dalam ruang strategis seperti BRICS, kita berharap suara Indonesia tidak hanya terdengar ketika membicarakan perdagangan dan investasi, tetapi juga ketika berbicara tentang Palestina, kemanusiaan, dan keadilan internasional.
Jakarta, 14 September 2026
[]
BACA JUGA:Dorong Kemandirian Ekonomi Umat, PP Hima PERSIS Luncurkan Program Dana Daya
