Bandung, persis.or.id — Pimpinan Pusat (PP) Pemuda PERSIS melakukan kunjungan resmi dan silaturahmi kelembagaan ke Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda PERSIS Jawa Barat di Kantor PW Pemuda PERSIS Jawa Barat, Jalan Peta No. 154, Bandung, Sabtu (26/9/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi PP Pemuda PERSIS pasca-Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) I Masa Jihad 2026–2031 yang digelar di Gedung Merdeka, Bandung, pada 12 September 2026.
Ketua Umum PP Pemuda PERSIS, Hilman Rasyid, M.Pd., mengatakan kunjungan tersebut merupakan upaya memperkuat ukhuwah sekaligus membangun komunikasi yang lebih erat antara PP dan PW. Pertemuan juga menjadi ruang untuk menyerap berbagai persoalan di wilayah dan memastikan arah gerakan Pemuda PERSIS berjalan dalam satu irama.
“Tiada lain niatnya kami ingin bersilaturahim dan juga termasuk kunjungan kelembagaan untuk memperkuat ukhuwah kita semuanya, dan juga untuk membangun chemistry, kemudian juga ingin menyerap berbagai persoalan di Pimpinan Wilayah,” ujar Hilman.
Menurut Hilman, hubungan PP dan PW ke depan tidak cukup hanya berjalan dalam kerangka struktural. PP membawa arah dan kebijakan organisasi, sementara PW memiliki pengalaman serta kedekatan dengan dinamika kader di lapangan. Karena itu, komunikasi keduanya perlu dibangun secara lebih intensif.
“Kami ingin membangun hubungan PP Pemuda PERSIS dengan PW ini bukan hanya sekadar hubungan struktural, tetapi juga kami ingin bahwa Pimpinan Pusat ini nanti ke depan membawa arah dan kebijakan, sedangkan PW ini memiliki pengalaman dan kedekatan dengan dinamika di lapangan langsung,” ungkapnya.
Jawa Barat, lanjut Hilman, memiliki posisi strategis dalam perjalanan Pemuda PERSIS karena menjadi salah satu wilayah penting dalam pengembangan kader. Aspirasi dan dinamika yang berkembang di Jawa Barat karena itu menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan organisasi di tingkat pusat.
Dalam pertemuan tersebut, PP Pemuda PERSIS menyampaikan sejumlah agenda yang akan menjadi perhatian bersama, antara lain penataan regulasi organisasi, akselerasi pembinaan Pimpinan Daerah (PD), serta penguatan program kaderisasi dan pendidikan.
Hilman menjelaskan, penataan regulasi menjadi salah satu prioritas awal pasca-Muskernas I. Penyusunan berbagai pedoman organisasi akan dilakukan dengan melibatkan PW agar regulasi yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan dan dinamika di lapangan.
BACA JUGA:Istiqamah dan Ta’awun Tampilkan Spirit Dakwah Pemuda PERSIS
